Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Membangun Peradilan Bersih dan Berintegritas

Berikanlah kepadaku seorang hakim yang jujur dan seorang jaksa yang cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, aku akan menghasilkan putusan yang adil.”
(Taverne)

1.Wajah Peradilan
Reformasi dalam tubuh Mahkamah Agung merupakan suatu keharusan dalam upaya untuk melakukan pembaharuan pada lembaga peradilan sampai terwujud kembali peradilan yang dipercaya, berwibawah, dan dihormati masyarakat pencari keadilan.

Integritas, kredibilitas dan profesionalisme hakim di negeri ini berada pada titik nadir. Mewabahnya mafia peradilan yang ditandai dengan maraknya pola-pola transaksional terhadap suatu perkara kini tak lagi dianggap aneh, apalagi buruk, tetap dipandang sebagai hal yang lumrah. Bahkan, apabila ada pihak atau orang yang tak turut melakukan dalam praktik-praktik mafia peradilan, justru akan dipandang sinis dan dianggap tak wajar. Profesi hukum yang selalu disebut sebagai profesi mulia dan terhormat di sisi lain diperburuk citranya dengan perilaku korup penyandang profesi tersebut.

Saat ini pula masyarakat diberi tontonan kualitas peradilan dan perilaku hakim. Kritik dan sinisme peradilan telah mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat dan membentuk sikap skeptis. Setiap saat, hari, jam bahkan menit dan detik, media seolah menelanjangi peradilan dengan mempertontokan hakim yang dilaporkan dan ditangkap. Kondisi hakim dan peradilan tidak dalam kondisi memuaskan. Ruang pengadilan ternyata tidak steril bahkan terbuka bagi kegiatan konspirasi, ketidakjujuran, korupsi dan perilaku menyimpang yang terkait dengan kebohongan dan kenakalan para hakim.

Hakim Agung Artidjo Alkostar menyatahkan bahwa tidak ada bangsa yang beradap tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat.

Mengingat pentingnya posisi hakim dalam organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka untuk menjaga wibawa dan citra lembaga peradilan, peranan pengawasan dan pembinaan terhadap korps hakim menjadi teramat penting, karena perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan akan mencoreng lembaga peradilan yang dampaknya akan merendahkan wibawa, martabat dan citra lembaga pengadilan secara keseluruhan. Hakim wajib berpihak pada keadilan dan menyampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim adalah tangan keadilan, bukan algojo bagi sekedar nafsu untuk menghukum. Tangan keadilan hakim bukan saja untuk memuaskan kalayak ramai atau korban, tetapi juga keadilan untuk pelaku dan keluarganya.

Bismar Siregar mengatakan bahwa jabatan hakim merupakan amanat.Untuk itu, apapun kata orang celaan atau pun pujian, hendaknya hati tetap kuat, jangan mudah terombang-ambing. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan pertama-tama pada Tuhan dan hati nuraninya.

Hakim memiliki posisi yang strategis dan memiliki mandat hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk meluruskan pelaksanaan kekuasaan yang menyimpang melalui kontrol yuridis. Dengan mandat tersebut para hakim memikul tugas untuk menerapkan hukum dengan cara-cara yang elegan sebagaimana yang digariskan dalam hukum acara dan kode etik hakim, sehingga dalam menerapkan ilmu hukum para hakim dapat memberikan pencerahan hukum dan kemanusiaan bagi masyarakat.

Dr.Ibrahim Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudial RI menyatakan bahwa persoalan hakim dan peradilan secara khusus terkait dengan beberapa hal yang meliputi: a.Lemahnya pengawasan internal perilaku hakim pada badan peradilan; b. Hakim belum bisa memiliki independensi, campur tangan kekuasaan, khususnya birokrasi masih mendominasi; dan c.Masih banyak hakim yang tidak memiliki integritas/moralitas yang baik.

2. Pendidikan Tinggi Hukum Pencetak Hakim di Pengadilan
Sebagai negara hukum, maka ada konsekuensi untuk menyelenggarakan peradilan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia agar hak-haknya sebagai warga negara dapat terjamin. Oleh karena keberadaan dan peran peradilan dalam menghadirkan keadilan ditengah masyarakat menjadi sangat penting dan selalu mendapat sorotan.

Persoalan penting peningkatan kualitas lembaga peradilan ada pada sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya lembaga peradilan adalah sumber daya manusia yang menjalankan lembaga peradilan itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

L.Michael Hagger mengambarkan jalanya sistem hukum tidak akan pernah lebih baik dari mereka yang menjalankannya, seperti sumber daya manusia penegak hukum dari jaksa, hakim, pengacara, advokat dan kepolisian. Hal ini disebabkan SDM berperan menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tetapi berasal dari pendidikan yang diperolehnya dari kuliah semasa di Fakultas Hukum. Seharusnya pendidikan itu pulalah yang memperluas ruang lingkup cara berpikirnya, kegiatannya dan kesiapanya yang membedakan pula dengan kalangan lainnya. Hal ini diawali dari tahap rekruitmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dari setiap orang yang bekerja di lembaga peradilan.

Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam perbaikan sistem peradilan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang mengawaki lembaga terasebut. Lembaga tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga peradilan, khususnya dari lulusan program sarjana.

Barda Nawawi Arief menyatakan pendidikan tinggi hukum pada tingkat S-1 lebih diharapkan sebagai profesional law school yang berbeda dengan di tingkat S-2 dan S-3. Dengan berorentasi pada kebutuhan praktis, kemahiran yang lebih ditekankan pada program S-1 tidak pada kemahiran teoritis akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah (critical academic thinking) seperti pada program S-2 dan S-3, tetapi ditekankan pada kemahiran praktis dalam menguasai hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, pengetahuan hukum yang diberikan pada program S-1 lebih ditekankan pada pemberian pengetahuan hukum substanstif (subsantif legal knowledge). Jadi, terbatas, pada penguasaan hukum positif yang berlaku dan terbatas pada teori-teori hukum yang terkait langsung dengan norma atau isi hukum positif yang bersangkutan. Sedangkan untuk program magister dan doktor perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas hakim di peradilan.

Senada dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menekankan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus berbasis kompetensi, sehingga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualfikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang khusunya bidang hukum.

Disamping peran dalam mendidik, baik dalam pendidikan bergelar maupun pendidikan tambahan (non gelar) lembaga perguruan tinggi hukum dapat pula berperan untuk melakukan riset-riset penelitian yang dibutuhkan oleh pengadilan. Sebagai contoh kajian terhadap anotasi putusan pengadilan.
Disamping melalui pendidikan serta riset, peran lembaga pendidikan tinggi hukum dapat juga dilakukan dengan melalui penulisan ilmiah melalui jurnal serta pembahasan di forum-forum ilmiah .

3.Strategi Dalam Mendorong Pengadilan yang Bersih
Sebagai upaya menjaga dan melindungi kemandirian,wibawah dan martabat hakim maka melalui Bangalore Principles of Judicial Conduct (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore India, 2001) menyepakati dibuatnya kode etik dan perilaku hakim sedunia yaitu:

a. Independensi hakim (Independence principle) merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita hukum;
b. Ketidakberpihakan hakim (Impartiality principle) merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya;
c. Integritas hakim (Integrity principle) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menajalankan tugas jabatannya;
d. Kepantansan dan sopan santun hakim (Propriety principle) merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan profesinya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan;
e. Kesetaraan (Equality principle) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan status perkawinan, kondisi fisik, stutus sosial ekonomi, umur, pandangan politik, atau alasan-alasan lain yang serupa;
f. Kecakapan dan kesamaan (Competence and diligence principle) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya.

Nila-nilai dalam kode etik hakim sedunia sangat luhur, untuk itu guna peningkatan profesionalitas para hakim maka perlu dilakukan:

a.Transparansi dan akuntabilitas sistem rekrutmen
Setiap rekruitmen hakim harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Perguruan tinggi harus berperan aktif untuk mengirim lulusannya yang memiliki mental dan akademik yang baik untuk mengisi formasi hakim. Keterlibatan lembaga pengawas internal dan eksternal dalam proses rekruitmen juga wajib untuk dilakukan.
b.Implementasi pola reward and punismentIndikator keberhasilan hakim dalam menegakkan hukum harus dibuat dan diimplementasikan secara proporsional dan profesional. Untuki itu perlu dibuatkan standar dan tolak ukur kinerja maupun keberhasilan seorang hakim, bukan dengan istilah 3 S singkatan dari “sowan, sungkum dan sajen.” Sistem promosi dan mutasi hakim juga harus diperbaiki dengan menekankan pada kinerja dan profesionalitas dalam bidangnya.

c.Revitalisasi pengawasan eksternal.
Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka, bebas dan mandiri, untuk itu fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal butuh sinergisitas yang kuat. Perlu adanya harmonisasi fungsi dan tugas masing-masing pengawas sehingga terjadi komunisasi dan koordinasi yang baik dalam menjalankan tugasnya.

d.Program Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim
Pedoman perilaku hakim memuat sepuluh prinsip yang meliputi: adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

e.Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Keterbukaan informasi merupakan suatu kewajiban institusi pengadilan berkaitan dengan akses informasi masyarakat berkaitan dengan putusan pengadilan, biaya perkara, struktur organisasi dan lainnya.

f.Program Reformasi Birokrasi
Program ini pada pokoknya menyentuh reformasi manajemen sumber daya manusia, reformasi manajemen kuangan, penelusuran aset, dan reformasi manajemen teknologi informasi. Panduan umum reformasi birokrasi ini mencakup agenda-agenda strategis mengenai profil birokrasi institusi dan aktivitas-aktivitas yang menitik beratkan pada reformasi manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Hal ini merupakan turunan dari sasaran reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi.

Share this...
Share on Facebook
Facebook

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar