Namun, jika hak tersebut merupakan hak yang ditetapkan oleh hukum atau perundang-undangan buatan manusia, bukan hukum dan perundang-undangan syariah, maka profesi dan tidakan pengacara yang membela hak seperti ini tidak dibolehkan. Sebagai contoh, ada seorang investor yang berinvestasi pada PT atau Koperasi yang jelas akadnya batil, kemudian pada saat pembagian deviden, orang tersebut merasa bagiannya kurang dari hak yang semestinya dia dapatkan, maka jika seorang pengacara membela hak seperti ini, profesi dan tindakannya dalam kasus ini tidak dibolehkan. Sebab, hak tersebut pada dasarnya bukan merupakan hak yang ditetapkan oleh syariah, karena PT atau Koperasi tersebut, termasuk devidennya, merupakan perseroan yang batil, tidak diakui oleh syariah, dan harus ditinggalkan oleh seorang Muslim.

        Contoh lain, ada nasabah yang menyimpan dananya di bank ribawi, dengan kadar bunga tertentu. Namun, ketika bank memberikan bagiannya, dia hitung ternyata kurang dari hak yang semestinya dia dapatkan. Dalam kasus seperti ini, hukum pembelaan yang diberikan oleh pengacara agar hak nasabah tersebut bisa diambil, jelas tidak dibenarkan.